• Jumat, 8 Juli 2022

Begini Kata Pemkot Yogya Tak Beri Bantuan Hukum Haryadi Suyuti dan Kepala Dinas

- Jumat, 10 Juni 2022 | 09:08 WIB
penyegelan di balaikota Yogya terkait kasus suap Haryadi Suyuti  (istimewa)
penyegelan di balaikota Yogya terkait kasus suap Haryadi Suyuti (istimewa)

SiJOGJA.COM:  Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi menyatakan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak berencana memberikan bantuan hukum kepada para tersangka kasus suap perijinan Apartemen Royal Kedhaton yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kasus suap itu, KPK menangkap dan menetapkan tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nur Widhihartana.
"Kami tidak memberikan bantuan hukum untuk kasus itu,” kata Sumadi Kamis 9 Juni 2022.
Menurut Sumadi, kasus korupsi suap itu merupakan kasus pribadi. Mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat terkena operasi tangkap tangan pada Kamis 2 Juni lalu juga sudah tak menjabat.
“Itu kami pandang sebagai kasus pribadi, jadi kami tidak memberikan bantuan hukum kepada tersangka," kata Sumadi.
Justru, ujar Sumadi, saat ini pihaknya sedang menghimpun informasi seluas-luasnya dari publik untuk mengusut kasus lain di luar kasus perijinan apartemen Royal Kedhaton itu.
“Kami sudah instruksikan bagian perijinan, melakukan pencermatan lagi untuk dokumen-dokumen IMB (izin mendirikan bangunan) yang terindikasi bermasalah,” kata dia.
“Kami himpun informasi dari publik karena tidak mungkin semua kami cermati, tapi fokus dulu untuk proyek yang besar-besar yang berpotensi bermasalah,” Sumadi menambahkan.
Sumadi menyataan, pasca kasus suap perijinan ini bergulir dan diungkap KPK, Pemerintah Kota Yogyakarta akan kooperatif dengan turut menelusur dugaan penyimpangan lain di sektor itu.
“Jadi masyarakat yang memiliki informasi, ada indikasi pelanggaran, silakan sampaikan ke kami,” kata dia.
Sejauh ini, kata Sumadi, Pemkot Yogyarta sudah mendapatkan beberapa laporan izin-izin bermasalah.
"Sudah ada beberapa laporan terkait perijinan bermasalah ini, sedang kami cek, belum bisa diungkap sekarang," ujar dia.
Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba mendorong Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi untuk segera melakukan pembersihan pasca kasus suap apartemen terungkap.
“Agar kasus serupa tidak terulang lagi,” kata dia.
Kamba juga mengingatkan Sumadi untuk tidak melakukan intervensi dalam memberikan rekomendasi dan penerbitan perizinan terhadap bangunan komersil khususnya yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum.
“Justru Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini perlu lebih menguatkan peran pengawas internalnya seperti inspektorat,” kata dia.

Editor: Antonius P.W

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pelaku Pencuri Perabotan Ibu Di Bantul Ditangkap

Senin, 14 Februari 2022 | 22:16 WIB

Terpopuler

X