SiJOGJA.COM: Upaya dan langkah mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, membutuhkan kerja keras dari pemerintah daerah dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Sleman, Kulonprogor, Bantul, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sebagai bagian dari pemerintah daerah sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD DIY mendorong alokasi dana program penanggulangan kemiskinan dengan tepat sasaran.
"Pemerintah Daerah DIY, sesuai perintah konstitusi berkewajiban melindungi, memajukan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan kebijakan dan APBD. Maka pemda wajib berikan jaminan perlindungan sosial kepada setiap warga negara," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Senin, 30/1/2023.
Sri Sultan Hamengku Buwono Gubernur DIY menyatakan menyikapi adanya kelompok masyarakat miskin sesuai rilis BPS yang jumlahnya masih 11 persen, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingkat kemiskinan di DIY pada September 2022 tercatat paling tinggi di Pulau Jawa mencapai 11,49 persen dari total penduduk.Angka itu naik dari periode Maret 2022 yang sebesar 11,34 persen
Pemda DIY berencana memberi bantuan sosial seumur hidup, terutama kepada kelompok usia lansia miskin. bantuan sosial (bansos) seumur hidup bagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan di wilayahnya.
"Kalau saya, ya, sudah kira-kira yang umurnya 60 tahun lebih sampai 70 tahun, dia pendidikannya mungkin hanya SD, tidak punya fasilitas apapun, tidak bisa bekerja, ya, sudah dibantu saja sampai meninggal (seumur hidup)," kata Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu.
Pemda DIY akan memberikan pendampingan agar mereka memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan tanah kas desa. Pemda DIY, lanjut Sultan, siap membantu biaya sewa tanah kas desa dengan menggunakan dana keistimewaan yang akan dibagikan untuk masing-masing desa sebesar Rp1 miliar.
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan Pemda DIY harus duduk bersama dengan Pemda Kabupaten Kulonprogo, Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kota Yogyakarta dalam membahas alokasi program.
"Butuh strategi dan langkah bersama pemkab Sleman, Kulonprogo, Bantul,Gunungkidul dan Yogyakarta untuk melindungi, memberdayakan dan memberikan pelayanam bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat." kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Masih adanya kelompok masayarakat yang berada di situasi sosial miskin harus mendapatkan perhatian dan alokasi dana yang mencukupi agar bisa keluar dari jebakan kemiskinan.
"Alokasi dana dari pemda harus tepat sasaran terutama ke depan perlu diarahkan untuk program yang bisa menciptakan lapangan kerja, emberikan jaminan perlindungan sosial dan khusus lansia, bansos bisa diberikan misalnya layanan pangan berkualitas, kesehatan dan ruang terbuka hijau," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
