Kontribusi Raih WTP, Kakanwil Kemenkumham DIY: Wujudkan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akurat

- Rabu, 25 Januari 2023 | 01:59 WIB
Hadiri Rekonsiliasi, Kemenkumham DIY Tegaskan Komitmen Wujudkan Laporan Keuangan yang Transparan dan Kontribusi Raih WTP.
Hadiri Rekonsiliasi, Kemenkumham DIY Tegaskan Komitmen Wujudkan Laporan Keuangan yang Transparan dan Kontribusi Raih WTP.

SiJOGJA (YOGYAKARTA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadiri Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Tingkat Kantor Wilayah.

Kanwil Kemenkumham DIY terus berkomitmen mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta berkontribusi dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Tingkat Kantor Wilayah dilaksanakan di Hotel Santika BSD, Tangerang.

Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto beserta jajaran Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto yang membacakan sambutan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengatakan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian di antaranya implementasi aplikasi SAKTI dan penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa.

"Hal itu diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan di Kemenkumham yang transparan dan akurat. Tingkatkan pengawasan secara berjenjang untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Dengan demikian, laporan keuangan Kemenkumham yang dihasilkan adaah laporan keuangan yang bebas dari permasalahan serta dapat disampaikan secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Januari 2023.

Wisnu meminta seluruh satuan kerja mempertahankan Opini WTP dan meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi.

Peran Kasatker dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai penting dan signfikan untuk perbaikan dan pengendalian dalam pengelolaan aset pendapatan dan belanja negara.

"Para KPA harus sangat-sangat mengerti terkait masalah pengendalian keuangan belanja pendapatan di satkernya masing-masing. Ini merupakan catatan yang harus kita laksanakan bersama," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Ardian Sijogja

Tags

Terkini

Aerotropolis YIA Harus Terkoneksi dengan Sekitarnya

Selasa, 31 Januari 2023 | 21:51 WIB

Alasan Pemda DIY Harus Lebih Keras Atasi Kemiskinan

Senin, 30 Januari 2023 | 23:38 WIB

Tujuan Sleman Kukuhkan Forum Parkir Sleman Sembada

Kamis, 26 Januari 2023 | 22:00 WIB

Isu Perikanan DIY Jadi Masukan RUU Perikanan

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:36 WIB
X