Gelar Diskusi di Yogya, Pelaku Hingga Pemerhati Industri Tembakau Tolak Revisi PP 109/2012

- Kamis, 19 Januari 2023 | 20:21 WIB
dialog kebijakan multipihak bertema “Upaya Membangun Kesepahaman Bersama Tentang Kebijakan Pertembakauan Indonesia” yang mengundang pelaku industri tembakau, aliansi masyarakat, konsumen, dan akademisi Kamis (19/1) (Ist)
dialog kebijakan multipihak bertema “Upaya Membangun Kesepahaman Bersama Tentang Kebijakan Pertembakauan Indonesia” yang mengundang pelaku industri tembakau, aliansi masyarakat, konsumen, dan akademisi Kamis (19/1) (Ist)

SiJOGJA.COM : Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) mengadakan dialog kebijakan multipihak bertema “Upaya Membangun Kesepahaman Bersama Tentang Kebijakan Pertembakauan Indonesia” yang mengundang pelaku industri tembakau, aliansi masyarakat, konsumen, dan akademisi Kamis (19/1)

Dialog ditujukan untuk meninjau dan menanggapi poin revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 yang diusulkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) 25/2022 pada Desember lalu.

RTMM DIY dan pusat bersama perwakilan Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK),
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Pakta Konsumen, akademisi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, serta pengamat kebijakan menyepakati bahwa revisi PP 109/2012 bukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan pertembakauan di Indonesia.

Kesepakatan demikian terbentuk berdasarkan peninjauan dampak usulan revisi PP 109/2012 dan solusi secara komprehensif.
Dialog dibuka dengan pemaparan Ketua Umum Pakta Konsumen, Ari Fatanen, yang menggarisbawahi keengganan pemerintah untuk merangkul 69,1 juta konsumen rokok di Indonesia dalam perumusan dan penegakan kebijakan tembakau.

“Konsumen ini seperti anak tiri. Menyumbang cukai, infrastruktur, pembangunan, tapi hak partisipatif secara konstitusional saat ini belum diberikan. Perda (tembakau) mana saja yang aktivitasnya melibatkan konsumen rokok? Sampai hari ini jarang sekali terjadi, apalagi di level setingkat menteri,” tutur Ari.

Substansi PP 109/2012 dipandang sudah cukup untuk mengatasi permasalahan prevalensi rokok, hanya masih lemah dalam praktiknya. Revisi PP 109/2012 tidak akan mengubah apapun apabila pemerintah tidak memberikan hak partisipasi bagi konsumen dalam kebijakan dan mendorong keterlibatan konsumen dalam gerakan penyuluhan rokok bersama bagi non-perokok, termasuk anak di bawah umur.

Sekretaris Jenderal AMTI, Hananto Wibisono, menyepakati pendapat tersebut dengan menunjukkan ketidaksesuaian data pemerintah dengan kondisi riil perokok saat ini. Terlepas dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka perokok dalam 5 tahun terakhir, pemerintah tetap merujuk data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 sebagai dasar dari usulan revisi PP 109/2012 dalam Keppres 25/2022.

Di samping itu, alasan yang dipilih pemerintah dalam mendorong revisi tidak konsisten dan tidak didasarkan pada hasil evaluasi. “Evaluasi saja belum sudah berbicara tentang revisi. Hadirnya PP sudah mengurangi jumlah produksi rokok, artinya prevalensi perokok anak turun, kok. Pemerintah memperlakukan rokok sebagai produk legal yang perlakuannya ilegal”, ucap Hananto.

Sikap pemerintah lantas dianggap diskriminatif dan membunuh ekosistem tembakau dengan merugikan sekitar 2 juta petani tembakau, 2 juta peritel, 1,5 petani cengkeh, 600 ribu karyawan, dan negara sendiri.

Halaman:

Editor: Antonius P.W

Tags

Terkini

Aerotropolis YIA Harus Terkoneksi dengan Sekitarnya

Selasa, 31 Januari 2023 | 21:51 WIB

Alasan Pemda DIY Harus Lebih Keras Atasi Kemiskinan

Senin, 30 Januari 2023 | 23:38 WIB

Tujuan Sleman Kukuhkan Forum Parkir Sleman Sembada

Kamis, 26 Januari 2023 | 22:00 WIB

Isu Perikanan DIY Jadi Masukan RUU Perikanan

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:36 WIB
X